Persoalan Perbatasan Indonesia-Malaysia Seperti Landak
Syahrul Arafah
MINGGU,16 DESEMBER 2012
Ilustrasi
(Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Pakar Hukum Laut Internasional, Hasjim Djalal
mengibaratkan persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bagai hewan
landak.
"Seperti dua burung landak di tengah malam dingin, terlalu jauh kedinginan kesepian, kalau terlalu dekat dia tusuk menusuk," ujar Hasjim dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (21/10/2011).
Selain itu, lanjutnya, persoalan perbatasan juga bergantung pada sikap negara tetangga. "Pagar yang baik akan membuat tetangganya jadi baik. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak jelas, akan jadi tetangga yang tidak baik dan bisa sebaliknya akan saling cakar-cakaran," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya penetapan perbatasan dan pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan sejelas mungkin. "Makanya, perlu pengelolaan dan penetapan perbatasan yang sejelas mungkin. Perlu perundingan yang jelas," katanya.
Hasjim menambahkan, kemampuan menjaga diri juga diperlukan dalam menangani persoalan pencaplokan perbatasan antar-kedua negara. "Kita kalau ingin damai harus siap kalau dipukulin, siap kalau dilecehkan. Artinya pembinaan kemampuan untuk menjaga diri tidak kemampuan agresivitas," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, dalam pengelolaan perbatasan wilayah harus sangat hati-hati karena persoalan perbatasan tidak semudah yang dibayangkan. Karena berada dalam hukum internasional, batas bisa tumbuh dan hilang secara alamiah.
"Seperti dua burung landak di tengah malam dingin, terlalu jauh kedinginan kesepian, kalau terlalu dekat dia tusuk menusuk," ujar Hasjim dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (21/10/2011).
Selain itu, lanjutnya, persoalan perbatasan juga bergantung pada sikap negara tetangga. "Pagar yang baik akan membuat tetangganya jadi baik. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak jelas, akan jadi tetangga yang tidak baik dan bisa sebaliknya akan saling cakar-cakaran," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya penetapan perbatasan dan pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan sejelas mungkin. "Makanya, perlu pengelolaan dan penetapan perbatasan yang sejelas mungkin. Perlu perundingan yang jelas," katanya.
Hasjim menambahkan, kemampuan menjaga diri juga diperlukan dalam menangani persoalan pencaplokan perbatasan antar-kedua negara. "Kita kalau ingin damai harus siap kalau dipukulin, siap kalau dilecehkan. Artinya pembinaan kemampuan untuk menjaga diri tidak kemampuan agresivitas," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, dalam pengelolaan perbatasan wilayah harus sangat hati-hati karena persoalan perbatasan tidak semudah yang dibayangkan. Karena berada dalam hukum internasional, batas bisa tumbuh dan hilang secara alamiah.
Pertanyakan Batas RI-Papua New Guinea, Warga Palang Jalan
Nurlina Umasugi - Okezone
Selasa, 09 Oktober 2012 15:31 wib
JAYAPURA- Warga Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, menutup akses jalan perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua New Guinea.Penutupan ini dilakukan karena tidak adanya ketegasan batas wilayah di antara dua negara tersebut. Alhasil, warga yang berada di perbatasan kerap mendapat perilaku tidak terpuji dari Negara tetangga.
“Kami minta Pemerintah RI untuk menjelaskan kepada kami, sampai dimana batas antara RI-PNG. Apakah di jembatan Tami atau di ruko pembangunan pasar percontohan?," tanya Hans Kamalo, Ondoafi Muara Tami saat melakukan tatapmuka dengan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, Selasa (9/10/2012).
Batas wilayah antara Negara, kata Hans, harus jelas dan benar. Jika tidak ketegasan, maka akan menyebabkan kerugian Negara bahkan berujung pada penderitaan rakyat.
Akibat batas wilayah yang belum begitu jelas, kata Hans, banyak warga Indonesia yang menjadi sasaran penganiayaan warga Papua New Guinea.
“Ada tukang ojek warga Indonesia yang diduga ditangkap dan dibunuh di sana. Mereka awalnya hanya minta diantar pakai ojek ke wilayah mereka, tetapi sampai hari ini tukang ojek tersebut tidak kembali-kembali,” papar Hans.
Hal ini, tambahnya, terjadi akibat ketidaktahuan warga terkait batas wilayah kedua negara tersebut.
“Selama ini, kami tidak tahu dengan jelas batas wilayah Negara, sehingga kami berani melakukan transaksi jual beli ke sana. Sejujurnya kami selalu ditindas bahkan dagangan kami juga dibuang dan diancam akan dibunuh, tapi kami selalu bersabar karena berpendapat mereka adalah saudara kami yang juga satu Negara,” timpal Maria, salah seorang warga Souw Sae lainnya.
“Namun perlakuan mereka semakin hari malah menjadi. Untuk itu kami minta agar Pemerintah mempertegas batas wilayah antara RI dan PNG agar kasus penganiayaan dan pembunuhan tidak lagi terjadi kepada warga Indonesia,” harap Maria.
Penutupan sendiri dilakukan sejak Selasa, 25 September 2012 lalu. Aksi pemalangan dipicu kasus penganiayaan yang diduga dilakukan sekelompok pemuda asal Papua New Guinea terhadap salah seorang pemuda asal kampong Skouw Sae.
Warga marah dan melakukan pemalangan hingga aktifitas perekonomian di wilayah perbatasan RI-PNG lumpuh total hingga saat ini. Warga enggan membuka akses jalan, sebelum pihak Kepolisian Daerah Papua menangkap pelaku penganiayaan.
Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, berjanji batas wilayah antara RI-PNG yang dipertanyakan warga perbatasan akan diteruskan kepada Pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Papua.
Benhur mengaku belum ada koordinasi dari pihak Kepolisian terkait penangkapan pelaku penganiayaan warga Indonesia tersebut.
“Menurut Kapolres, para pelaku langsung melarikan diri ke Papua New Guinea, sehingga sulit untuk melakukan penangkapan karena ini sudah melibatkan antar-Negara,” kata Benhur.
(kem)
Sapi Bisa Picu Konflik Perbatasan RI-Timor Leste
Kamis,
08 November 2012 09:02 wib
(Ilustrasi,
Foto: Koran SI)
KEFAMENANU - Lima kantong di Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah
Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), berpotensi terjadi konflik horizontal
antar-WNI maupun antardua negara. Jika tidak diselesaikan, ini bisa menjadi bom
waktu.
Camat Naibenu, Gaspar Nono, menjelaskan dari lima kantong, ada dua wilayah di tapal batas Indonesia-Republic Democrate Timor Leste (RDTL) yang berpotensi konflik, yakni Desa Manamas di Kampung Bi'tuin yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse, RDTL.
“Ternak sapi dibiarkan berkeliaran bebas. Bila masuk ke wilayah RDTL, ditangkap warga seberang dan disembelih, pun sebaliknya. Mesti ada kesepakatan warga dua negara agar ternak sapi jangan diganggu. Atau solusi lainnya, baik secara politis atau secara adat,” jelas Nono di Kefamenanu, Kamis (8/11/2012).
Menanggapi kasus ini, Bupati TTU, Raymundus Fernandes, akan membentuk tim khusus dipimpin Asisten Tatapraja, dibantu Kabag Tatapem serta Badan Kesbanglinmaspol.
“Tim ini bertugas mengidentifikasi akar persoalannya, lalu dicarikan solusinya yang terbaik. Tentunya dengan membangun komunikasi yang efektif dengan tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat,” jelas Fernandes.
Data yang dihimpun, luas Kecamatan Naibenu adalah 88 kilometer persegi meliputi empat desa, yakni Manamas, Benus, Bakitolas, dan Sunsea. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Insana Utara, sebelah barat dengan RDTL, sebelah utara juga dengan RDTL dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bikomi Utara dan Kecamatan Miomaffo Timur.
(Sefnat Besie/Sindo TV/ton)
Camat Naibenu, Gaspar Nono, menjelaskan dari lima kantong, ada dua wilayah di tapal batas Indonesia-Republic Democrate Timor Leste (RDTL) yang berpotensi konflik, yakni Desa Manamas di Kampung Bi'tuin yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse, RDTL.
“Ternak sapi dibiarkan berkeliaran bebas. Bila masuk ke wilayah RDTL, ditangkap warga seberang dan disembelih, pun sebaliknya. Mesti ada kesepakatan warga dua negara agar ternak sapi jangan diganggu. Atau solusi lainnya, baik secara politis atau secara adat,” jelas Nono di Kefamenanu, Kamis (8/11/2012).
Menanggapi kasus ini, Bupati TTU, Raymundus Fernandes, akan membentuk tim khusus dipimpin Asisten Tatapraja, dibantu Kabag Tatapem serta Badan Kesbanglinmaspol.
“Tim ini bertugas mengidentifikasi akar persoalannya, lalu dicarikan solusinya yang terbaik. Tentunya dengan membangun komunikasi yang efektif dengan tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat,” jelas Fernandes.
Data yang dihimpun, luas Kecamatan Naibenu adalah 88 kilometer persegi meliputi empat desa, yakni Manamas, Benus, Bakitolas, dan Sunsea. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Insana Utara, sebelah barat dengan RDTL, sebelah utara juga dengan RDTL dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bikomi Utara dan Kecamatan Miomaffo Timur.
(Sefnat Besie/Sindo TV/ton)
Tak Ada Dokter, Bidan pun Beraksi
Fitri
Yulianti - Okezone
SHARE
Senin,
19 Desember 2011 12:56 wib
SHARE CLOSED READ
Roosmany
Leolang (Foto: Fitri/Okezone)
KETERBATASAN tenaga dokter di pelosok “memaksa” bidan untuk melakukan
tindakan penanganan medis. Meski demikian, standardisasi pendidikan bidan juga
senantiasa ditingkatkan.
Bidan telah menjadi sosok yang akrab bagi warga di daerah pelosok. Sebagian bahkan mampu bekerja berdampingan dengan dukun beranak yang dikenal turun-temurun, seperti keberhasilan yang dirasakan bidan Roosmany Leolang asal Bima, Nusa Tenggara Barat.
Bidan Roosmany mengatakan, paraji perlu dirangkul agar tidak menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Tenaga paraji dirasa membantu juga karena alasan minimnya tenaga bidan di pelosok. Namun, Ros -begitu ia biasa disapa- menyadari keterbatasan wewenang bidan dalam menangani masalah medis.
"Tidak boleh menangani kasus penyakit umum, para bidan juga sebenarnya tidak dibekali pendidikan untuk menangani kasus tersebut. Tapi di daerah, kita tidak bisa menyalahkan karena pemerintah pusat tidak menyediakan dokter yang memadai," tuturnya ketika ditemui di Hongkong Cafe, Jakarta, belum lama ini.
Setidaknya, kata Ros, ada 18 poin yang menjadi batas kewenangan bidan dalam menangani kasus medis. Kondisi tertentu mendesaknya untuk kadang melewati batas tersebut.
"Ibu-ibu di pelosok kalau dibawa ke rumah sakit, anggapannya mereka akan meninggal. Jadi, sulit untuk dibawa kesana. Mereka juga percaya prinsip suami bahwa walaupun anak mati, yang penting istri selamat," ujar Ketua Ikatan Bidan Indonesia wilayah Bima ini.
Inilah yang kemudian diperjuangkan wanita 61 tahun ini, yakni pendidikan untuk bidan-bidan senior di Bima. Hal ini tak lain berkenaan dengan adanya kebijakan pemerintah akan standar kompetensi bidan dan perawat, khususnya kualifikasi pendidikan minimal D3 untuk para bidan. Advokasi sepanjang 2004-2007 pun membuahkan hasil dan kini, sudah ada empat akademi kebidanan swasta di wilayahnya.
"Sekarang, mudah sekali mencetak bidan. Adalah tantangan kita untuk mendidik bidan menjadi betul-betul berkompeten. Kalau mau menerima bidan, maka dilakukan uji kompetensi. Kalau tidak, sebaiknya magang dulu, baru kemudian diuji," tambahnya.
Roosmany Leolang sendiri merupakan salah satu bidan pemenang Srikandi Award 2010, ajang tahunan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Sari Husada dengan tema “Kisah 9 Bidandari” untuk kategori bidan inspirasional. Ia juga menjadi sosok bidan inspirasional yang dianugerahi Srikandi Award dan dikenal sebagai “Sang Pejuang Pendidikan dari Nusa Tenggara. Pencarian sosok bidan inspirasional lewat Srikandi Award kembali dihelat dengan malam finalnya di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 20 Desember 2011.
Ada Puskesmas yang Belum Punya Perawat
TOP CLOSED SHARE
Senin,
16 Juli 2012 15:58 wib
SHARE CLOSED READ
Ilustrasi
(Dok: Sindo TV/Widi Nugroho)
BANDUNG BARAT - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (KBB),
Jawa Barat, Pupu Sari Rohayati, mengaku pihaknya masih membutuhkan tenaga
perawat. Masih ada puskesmas yang hingga saat ini belum memiliki seorang pun
perawat.
“Di Bandung Barat baru ada 863 perawat, padahal kebutuhannya sekira 6.000. Saat ini Puskesmas Rongga belum memiliki seorang perawat pun,” sebut Pupu, Senin (16/7/2012).
Idealnya, satu perawat menangani 3.000 orang, tapi di KBB satu perawat meng-cover 6.000 penduduk. Begitu pun dengan perawat yang ditempatkan di puskesmas, dari 31 puskesmas di KBB, jumlah perawat di setiap puskesmas tidak lebih dari tiga orang. Puskesmas yang tidak memiliki perawat, memberdayakan tenaga bidan.
Upaya untuk mengejar kekurangan perawat itu juga tidak mudah, karena kuota penerimaan perawat dari jalur CPNS masih minim. Tahun-tahun sebelumnya rata-rata dari jalur CPNS kuota yang tersedia hanya 30 orang dengan klasifikasi D3 dan S1.
"Belum lagi kami menghadapi persoalan adanya perawat yang enggan ditempatkan di pelosok. Untuk saat ini, perawat di daerah terpencil belum mendapat insentif dari pemerintah daerah,” ujarnya.
(Koran SI / Adie Haryanto / ton)
“Di Bandung Barat baru ada 863 perawat, padahal kebutuhannya sekira 6.000. Saat ini Puskesmas Rongga belum memiliki seorang perawat pun,” sebut Pupu, Senin (16/7/2012).
Idealnya, satu perawat menangani 3.000 orang, tapi di KBB satu perawat meng-cover 6.000 penduduk. Begitu pun dengan perawat yang ditempatkan di puskesmas, dari 31 puskesmas di KBB, jumlah perawat di setiap puskesmas tidak lebih dari tiga orang. Puskesmas yang tidak memiliki perawat, memberdayakan tenaga bidan.
Upaya untuk mengejar kekurangan perawat itu juga tidak mudah, karena kuota penerimaan perawat dari jalur CPNS masih minim. Tahun-tahun sebelumnya rata-rata dari jalur CPNS kuota yang tersedia hanya 30 orang dengan klasifikasi D3 dan S1.
"Belum lagi kami menghadapi persoalan adanya perawat yang enggan ditempatkan di pelosok. Untuk saat ini, perawat di daerah terpencil belum mendapat insentif dari pemerintah daerah,” ujarnya.
(Koran SI / Adie Haryanto / ton)
Menyoal Gizi Buruk yang Mengancam
Tuty
Ocktaviany - Okezone
SHARE
Jum'at,
6 November 2009 17:18 wib
SHARE CLOSED READ
Foto:
Ist
SELAIN persoalan Jamkesmas yang masih belum beres, persoalan lain
yang masih tetap menjadi sorotan adalah gizi buruk.
Beberapa kota di daerah mencatat, masih ada kasus gizi buruk. Meski dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan dalam kasus gizi buruk, namun kenyataannya, prevelensi kasus gizi buruk kita masih tinggi di kawasan asia tenggara, misalnya jika dibandingkan dengan Thailand.
Kasus gizi buruk bisa jadi disebabkan karena informasi kesehatan yang diakses masyarakat sangat kurang. Di sinilah peran pemerintah untuk memberikan informasi untuk kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status perbaikan gizi.
Misalnya, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, salah satu kota yang menjadi jantung perekonomian Indonesia. Kasus balita gizi buruk di kota ini sepanjang tahun 2008 mencapai 2.068 atau sekitar 1,81 persen dari jumlah seluruh balita sebanyak 114.108. Balita dengan kasus kurang gizi mencapai 7.047 atau sekitar 6,18 persen.
Kasus inipun sebenarnya sudah menurun, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Masih di Surabaya, jumlah kasus balita gizi buruk pada 2006 mencapai 2,08 persen dari seluruh jumlah balita. Sedangkan, pada 2007 lalu jumlah balita gizi buruk mencapai 1,96 persen.
Masalah gizi buruk masih dialami oleh anak-anak di berbagai tempat di Indonesia dari tahun ke tahun. Ini menjadi potret buruk pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Gizi buruk menjadi perhatian masyarakat ketika media mengangkat kasus-kasus meninggalnya anak-anak di banyak daerah karena malnutrisi.
Masyarakat sebenarnya punya andil besar dalam penemuan kasus-kasus dan penanganannya. Maka solusinya, meningkatkan kembali aktivitas layanan Posyandu hingga ke pelosok daerah. Posyandu adalah salah satu jalan untuk segera menemukan dan menangani masalah secara cepat tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan anak dan ibu. Posyandu yang selama ini dihidupkan oleh tenaga-tenaga sukarelawan, harus mendapat dukungan kelembagaan dari Pemerintah.
Membangun sistem kesehatan di Indonesia, seharusnya membuat biaya kesehatan bisa terjangkau oleh orang miskin serta program pembangunan sarana dan fasilitas untuk orang miskin. Program juga harus diprioritaskan pada program penanggulangan masalah kesehatan yang banyak dialami oleh orang miskin. Masyarakat sendiri juga harus dilibatkan dalam program-program tersebut, misalnya program imunisasi.
Beberapa kota di daerah mencatat, masih ada kasus gizi buruk. Meski dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan dalam kasus gizi buruk, namun kenyataannya, prevelensi kasus gizi buruk kita masih tinggi di kawasan asia tenggara, misalnya jika dibandingkan dengan Thailand.
Kasus gizi buruk bisa jadi disebabkan karena informasi kesehatan yang diakses masyarakat sangat kurang. Di sinilah peran pemerintah untuk memberikan informasi untuk kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status perbaikan gizi.
Misalnya, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, salah satu kota yang menjadi jantung perekonomian Indonesia. Kasus balita gizi buruk di kota ini sepanjang tahun 2008 mencapai 2.068 atau sekitar 1,81 persen dari jumlah seluruh balita sebanyak 114.108. Balita dengan kasus kurang gizi mencapai 7.047 atau sekitar 6,18 persen.
Kasus inipun sebenarnya sudah menurun, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Masih di Surabaya, jumlah kasus balita gizi buruk pada 2006 mencapai 2,08 persen dari seluruh jumlah balita. Sedangkan, pada 2007 lalu jumlah balita gizi buruk mencapai 1,96 persen.
Masalah gizi buruk masih dialami oleh anak-anak di berbagai tempat di Indonesia dari tahun ke tahun. Ini menjadi potret buruk pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Gizi buruk menjadi perhatian masyarakat ketika media mengangkat kasus-kasus meninggalnya anak-anak di banyak daerah karena malnutrisi.
Masyarakat sebenarnya punya andil besar dalam penemuan kasus-kasus dan penanganannya. Maka solusinya, meningkatkan kembali aktivitas layanan Posyandu hingga ke pelosok daerah. Posyandu adalah salah satu jalan untuk segera menemukan dan menangani masalah secara cepat tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan anak dan ibu. Posyandu yang selama ini dihidupkan oleh tenaga-tenaga sukarelawan, harus mendapat dukungan kelembagaan dari Pemerintah.
Membangun sistem kesehatan di Indonesia, seharusnya membuat biaya kesehatan bisa terjangkau oleh orang miskin serta program pembangunan sarana dan fasilitas untuk orang miskin. Program juga harus diprioritaskan pada program penanggulangan masalah kesehatan yang banyak dialami oleh orang miskin. Masyarakat sendiri juga harus dilibatkan dalam program-program tersebut, misalnya program imunisasi.
Menyoal Gizi Buruk yang Mengancam
Tuty
Ocktaviany - Okezone
SHARE
Jum'at,
6 November 2009 17:18 wib
SHARE CLOSED READ
Foto:
Ist
SELAIN persoalan Jamkesmas yang masih belum beres, persoalan lain
yang masih tetap menjadi sorotan adalah gizi buruk.
Beberapa kota di daerah mencatat, masih ada kasus gizi buruk. Meski dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan dalam kasus gizi buruk, namun kenyataannya, prevelensi kasus gizi buruk kita masih tinggi di kawasan asia tenggara, misalnya jika dibandingkan dengan Thailand.
Kasus gizi buruk bisa jadi disebabkan karena informasi kesehatan yang diakses masyarakat sangat kurang. Di sinilah peran pemerintah untuk memberikan informasi untuk kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status perbaikan gizi.
Misalnya, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, salah satu kota yang menjadi jantung perekonomian Indonesia. Kasus balita gizi buruk di kota ini sepanjang tahun 2008 mencapai 2.068 atau sekitar 1,81 persen dari jumlah seluruh balita sebanyak 114.108. Balita dengan kasus kurang gizi mencapai 7.047 atau sekitar 6,18 persen.
Kasus inipun sebenarnya sudah menurun, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Masih di Surabaya, jumlah kasus balita gizi buruk pada 2006 mencapai 2,08 persen dari seluruh jumlah balita. Sedangkan, pada 2007 lalu jumlah balita gizi buruk mencapai 1,96 persen.
Masalah gizi buruk masih dialami oleh anak-anak di berbagai tempat di Indonesia dari tahun ke tahun. Ini menjadi potret buruk pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Gizi buruk menjadi perhatian masyarakat ketika media mengangkat kasus-kasus meninggalnya anak-anak di banyak daerah karena malnutrisi.
Masyarakat sebenarnya punya andil besar dalam penemuan kasus-kasus dan penanganannya. Maka solusinya, meningkatkan kembali aktivitas layanan Posyandu hingga ke pelosok daerah. Posyandu adalah salah satu jalan untuk segera menemukan dan menangani masalah secara cepat tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan anak dan ibu. Posyandu yang selama ini dihidupkan oleh tenaga-tenaga sukarelawan, harus mendapat dukungan kelembagaan dari Pemerintah.
Membangun sistem kesehatan di Indonesia, seharusnya membuat biaya kesehatan bisa terjangkau oleh orang miskin serta program pembangunan sarana dan fasilitas untuk orang miskin. Program juga harus diprioritaskan pada program penanggulangan masalah kesehatan yang banyak dialami oleh orang miskin. Masyarakat sendiri juga harus dilibatkan dalam program-program tersebut, misalnya program imunisasi.
Beberapa kota di daerah mencatat, masih ada kasus gizi buruk. Meski dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan dalam kasus gizi buruk, namun kenyataannya, prevelensi kasus gizi buruk kita masih tinggi di kawasan asia tenggara, misalnya jika dibandingkan dengan Thailand.
Kasus gizi buruk bisa jadi disebabkan karena informasi kesehatan yang diakses masyarakat sangat kurang. Di sinilah peran pemerintah untuk memberikan informasi untuk kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status perbaikan gizi.
Misalnya, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, salah satu kota yang menjadi jantung perekonomian Indonesia. Kasus balita gizi buruk di kota ini sepanjang tahun 2008 mencapai 2.068 atau sekitar 1,81 persen dari jumlah seluruh balita sebanyak 114.108. Balita dengan kasus kurang gizi mencapai 7.047 atau sekitar 6,18 persen.
Kasus inipun sebenarnya sudah menurun, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Masih di Surabaya, jumlah kasus balita gizi buruk pada 2006 mencapai 2,08 persen dari seluruh jumlah balita. Sedangkan, pada 2007 lalu jumlah balita gizi buruk mencapai 1,96 persen.
Masalah gizi buruk masih dialami oleh anak-anak di berbagai tempat di Indonesia dari tahun ke tahun. Ini menjadi potret buruk pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Gizi buruk menjadi perhatian masyarakat ketika media mengangkat kasus-kasus meninggalnya anak-anak di banyak daerah karena malnutrisi.
Masyarakat sebenarnya punya andil besar dalam penemuan kasus-kasus dan penanganannya. Maka solusinya, meningkatkan kembali aktivitas layanan Posyandu hingga ke pelosok daerah. Posyandu adalah salah satu jalan untuk segera menemukan dan menangani masalah secara cepat tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan anak dan ibu. Posyandu yang selama ini dihidupkan oleh tenaga-tenaga sukarelawan, harus mendapat dukungan kelembagaan dari Pemerintah.
Membangun sistem kesehatan di Indonesia, seharusnya membuat biaya kesehatan bisa terjangkau oleh orang miskin serta program pembangunan sarana dan fasilitas untuk orang miskin. Program juga harus diprioritaskan pada program penanggulangan masalah kesehatan yang banyak dialami oleh orang miskin. Masyarakat sendiri juga harus dilibatkan dalam program-program tersebut, misalnya program imunisasi.
Sebabnya, Kostrad akan melaksanakan perintah tersebut setelah ada keputusan politik dari kedua belah pihak. "Intinya kita selalu siap, semua tergantung pada keputusan politik pemerintah, kapan Kostrad akan memperkuat wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia," jelasnya.
Berdasarkan data yang ada, daratan antara Indonesia dengan Malaysia terbentang sepanjang sekira 2.000 kilometer, yaitu perbatasan wilayah daratan antara Kalimantan Barat dengan Sarawak sepanjang 966 kilometer. Sedangkan antara Kalimantan Timur dengan Sabah sepanjang 1.035 kilometer.
"Memang secara optimal perbatasan belum dijaga baik oleh TNI maupun Polri, mengingat keterbatasan yang belum memadai. Tetapi memang sampai dengan sekarang belum ada gejolak apa-apa yang mencolok mengenai adanya penguatan pasukan oleh Laskar Wataniyah. Jadi kita masih tunggu perintah," ungkapnya.
